SILABUS
MATA KULIAH
1. Identitas
Mata Kuliah :
Nama
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Komponen :
MPK
Kode MK : UNA 106
Jumlah SKS : 2
Semester : I
Program Studi : Pendidikan Agama Islam/ PAI
Jenjang : S1
Status Mata Kuliah : Lanjut/wajib
MK Prasyarat : ----
2. TUJUAN
Mahasiswa memiliki wawasan, sikap dan
perilaku yang mampu mengimplementasikan teori, konsep dan prinsip-prinsip
kehidupan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan konsitusi
Undang-Undang Dasar 1945 yang demokratis, berjiwa nasionalisme, cinta tanah
air, cinta damai dan berkeadaban (taat: nilai, norma, dan hukum) dan keutuhan
wilayah (yuridis –yurisdiksi nasional), partisipatif dalam aktivitas
pembangunan masyarakat bangsa dan negara bangsa sesuai geopolitik dan geostragi
Indonesia, guna mencapai tujuan dan cita-cita bangsa.
3.
Deskripsi Isi
Peningkatan kualitas
wawasan mengenai kepentingan publik dan kewarganegaraan serta mengerti
problematika kontemporer bangsa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara
di era global, sehingga para mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan mampu
memberikan kontribusi solusi pemecahan masalah, bukan menjadi bagian dari
problem itu sendiri. Terbentuknya
warganegara yang memeiliki wawasan, sikap dan perilaku yang berparadigma
Pancasila, nasionalisme Indonesia yang tepat, berindentitas nasinal, memberikan
konstributif bagi pembangunan bangsa dan negara dalam konsep negara bangsa
Indonesia. Pemahaman akan sistem politik dan sistem pemerintahan Indonesia yang
konstitusional akan mampu memberikan arti penting setiap warganegara dalam
kehidupan politik dan bernegara bangsa yang konstitusional. Mata kuliah ini,
juga diharapakan mampu membentuk sikap dan perilaku yang mengerti dan mengargai
Hak Asasi Manusia, dalam koridor penunai hak dan kewajiban seseorang sebagai
warganegara Indonesia sebagai masyarakat madani (civil society) yang demokratis. Mata Kuliah ini, juga
memberikan wawasan kewilayahan negara baik historis, yuridis maupun yurisdiksi
nasional Indonesia, sekaligus memberikan wawasan geopolitik dan geostrategi
upaya pembangunan segala bidang, serta peran Indonesia dalam ikut serta
mewujudkan perdamaian dunia atas dasar kemerdekaan.
4. Pendekatan
Pembelajaran
Ekspositori
dan inkuiri
Metode : ceramah,
tanya jawab, penugasan dan
diskusi
Tugas : Pembuatan makalah,
presentasi, observasi dan studi
kasus
Media : Whiteboard, LCD, Komputer, internet
5. Evaluasi
Keberhasilan
mahasiswa dalam perkuliahan ini ditentukan oleh prestasi yang bersangkutan
dalam :
a..
Partisipasi kegiatan kelas
b.
Pembuatan dan penyajian tugas,
c.
UTS dan UAS
6. Topik Materi
Perkuliahan
A. Pancasila
1. Pengertian Pancasila
2. Kedudukan, Fungsi dan Peranan Pancasila
4. Pancasila dalam Pendekatan Filsafat
5. Makna Pancasila sebagai DasarNegara
6. Makna Pancasila sebagai Etika, Politik
7. Makna dan Implementasi Pancasila sebagai
Ideologi Nasional
8. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
Nasional
B. Rumusan dalam UUD
1. Rumusan dalam Periode 17 Agustus 1945 – 27
Desember 1949
2. Rumusan dalam Periode 27 Desember 1949 – 17
Agustus 1950
3. Rumusan dalam Periode 17 Agustus 1950 – 5
Juli 1959
4. Rumusan dalam Periode 5. Juli 1959 –
sekarang : * Masa 5 Juli 1959 – 11 Maret 1966, * Masa 11 Maret 1966 – 19
Oktober 1999, * Masa 19 Oktober 1999 - kini
C. Identitas Nasional
1. Hakekat Bangsa dan Hakekat Negara
2. Latar Belakang identitas nasional Indonesia
3. Pengertian Identitas Nasional
4. Unsur-Unsur Identitas Nasional
5. Keterkaitan Globalisasi dengan Identitas
Nasional
6. Keterkaitan Integrasi Nasional dengan
Identitas Nasional
7. Revitalisasi Pancasila sebagai Pemberdayaan
Identitas Nasional
D. Nasionalisme
1. Pengertian Nasionalisme
2. Nasionalisme Indonesia sebagai Prasyarat
Integrasi Nasional
3. Derivasi Konsep Nasionalisme Indonesia
4. Paham Kebangsaan/Nasionalisme
5. Integrasi dan Nasionalisme dan hubungannya
dengan Otonomi Daerah (desentralisasi
E. Demokrasi
1 Latar Belakang dan Pengertian Demokrasi
2. Jenis-Jenis Demokrasi
3. Nilai-Nilai Demokrasi di Indonesia
4. Keunggulan Demokrasi
5. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia
6. Pendidikan Demokrasi
7. Hubungan Demokrasi dengan Pemilu
F. Warga Negara
1. Pengertian Bangsa dan Negara
2. Konsep Dasar Penduduk dan Warga Negara
3. Azas dan Sistem Kewarganegaraan
Sejarah Kewarganegaraan di Indonesia
4. Problem Status Kewarganegaraan
5. Hak dan Kewajiban Warga Negara
6. Tugas dan Tanggung Jawab Negara
G. UJIAN TENGAH SEMESTER
}Nilai-Nilai dan Filsafat Pancasila
}Rumusan dan Sistematika Pancasila
}Nasionalisme Bangsa Indonesia
}Identitas Nasional Bangsa Indonesia dalam
Sejarah Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia
}Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi di
Indonesia
}Hak dan Kewajiban Warga Negara serta Tugas
dan }Tanggung Jawab Negara
H. Konstitusi
1. Konsep Dasar Konstitusi (istilah,
pengertian, klasifikasi, nilai dan sifat)
2. Perubahan Konstitusi
3. Pengertian dan Lingkup Rule of Law
4. Prinsip-Prinsip Rule of Law secara Formal
dan Indonesia
5. Strategi Pelaksanaan (Pengembangan) Rule of
Law di Indonesia
6. Lembaga Penegak Hukum di Indonesia
I. HAM
1. Latar Belakang dan Pengertian serta Konsep
Dasar HAM
2. Perkembangan Pemikiran Hak Azasi Manusia
3. HAM pada Tataran Global
4. Sejarah Penegakan HAM di Indonesia
Masa Sebelum Konstitusi
- Masa Konstitusi RIS
- Masa Konstitusi 1950
- Masa UUD 1945 Sebelum Amandemen
- Masa UUD 1945 Pasca Amandemen
5. Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia
6. Lembaga Penegak HAM di Indonesia
7. Hambatan Penegakan HAM di indonesia
8. Tantangan Penegakan HAM di Indonesia
J. GEOSTRATEGI
1. Latar Belakang Geostrategi
2. Pengertian Geostrategi
3. Perkembangan Konsep Geostrategi Indonesia
4. Ketahanan Nasional sebagai Perwujudan
Geostrategi Indonesia
5. Latar Belakang dan dan Pokok-Pokok Pikiran
Ketahanan Nasional
6. Pengertian dan Konsepsi Ketahanan Nasional
7. Hakekat Ketahanan Nasional Indonesia
8. Azas-Azas Ketahanan Nasional Indonesia
9. Sifat Ketahanan Nasional Indonesia
10. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional terhadap
Kehidupan Berbangsa & Bernegara
K. POLITIK
1. Pengertian Politik, Strategi dan Politik
Strategi Nasional
2. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan
Strategi Nasional
3. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
4. Stratifikasi Politik Nasional
5. Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen
Nasional
6. Implementasi Politik dan Strategi Nasional
L. Good Governance
1. Latar Belakang dan Pengertian Good
Governance
2. Prinsip-Prinsip Good Governance
3. Pilar-Pilar Good Governance
4. Agenda Good Governance
5. Good Governance dalam Kerangka Otonomi
Daerah
6. Pengalaman Kota-kota percontohan dalam
penerapan Good Governance di Indonesia
M.
Masyarakat Madani
1. Pengertian Masyarakat Madani
2. Sejarah Pemikiran Masyarakat Madani
3. Karakteristik Masyarakat madani
4. Paradigma dan Praktek Masyarakat Madani di
Indonesia
5. Gerakan Sosial untuk Memperkuat Masyarakat
Madani
6. Organisasi Non Pemerintah dalam Ranah
Masyarakat Madani
7. Masyarakat Madani dan Relevansinya dengan
Penerapan Good Governance
7. Daftar
Buku
Ø Miriam Budiarjo. 1995.
”Dasar-Dasar Ilmu Politik”. Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta
Ø Elly M. Setiardi. 2007.
“Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi”. Penerbit : PT. Gramedia
Ø Trianto dan Triwulan Tutik.
2007. Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan”. Penerbit : Prestasi
Pustaka Publisher
Ø Sumarsono dkk. 2008. “Pendidikan
Kewarganegaraan”. Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta
Ø Supriatnoko. 2008. ”Pendidikan
Kewarganegaraan”. Penerbit : PT. Penaku Jakarta
Ø A. Ubaidillah dan Abdul Rozak.
2008. ”Pendidikan Kewargaan; Demokrasi, Hak Azasi Manusia dan Masyarakat
Madani”. Penerbit : ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Cetakan Ketiga
Ø Winarno. 2008. “Paradigma Baru
Pendidikan Kewarganegaraan”. Penerbit : PT. Bumi Aksara Jakarta Cetakan Ketiga
Ø Arinto Mahagyarso dkk. 2002.
”Good Local Governance; Instrumen-Instrumen Pendukung Penerapan Tata
Pemerintahan yang Baik”. Penerbit : BUILD – Breaktrough Urban Initiatives for
Local Development - Jakarta.
Ø Depdagri. 2004. “Sepuluh Prinsip
Tata Pemerintahan yang Baik di Indonesia”. APEKSI, APKASI, ADEKSI & ADKASI
Jakarta.
Ø Departemen Dalam Negeri. 2004.
“Instrumen Penilaian Diri dalam Penerapan Good Governance di Indonesia”.
Penerbit : BUILD – Breaktrough Urban Initiatives for Local Development -
Jakarta.
Ø Departemen Dalam Negeri, UNCHS
& UNDP. 2002. “Mengenal Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di 9
Kota Indonesia”. Penerbit : BUILD – Breaktrough Urban Initiatives for Local
Development - Jakarta.
No comments:
Post a Comment